PSSI Milik Siapa?

                                                                                                                               

Sesuai namanya, PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) selama ini memegang mandat untuk menangani segala urusan yang bersangkutan dengan ‘si kulit bundar’ di tanah air. Namun, seiring terjadinya kekisruhan di badan olahraga yang dipimpin Nurdin Halid muncul pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya berhak menyetir PSSI?

Konflik di PSSI menjelang pemilihan ketua baru pada akhir Maret mendatang semakin meruncing. Banyak pihak juga ikut terlibat mulai dari masyarakat hingga pemerintah.

Seperti diketahui, sejak jauh-jauh hari tuntutan masyarakat terhadap rezim Nurdin cs agar segera lengser begitu kuat. Puncaknya, pekan kemarin, sejumlah supporter di berbagai penjuru termasuk di depan kantor PSSI, melakukan demo menolak putusan tim verifikasi yang mengesahkan Nurdin dan Nirwan Bakrie sebagai calon ketua serta monolak dua calon alternatif, yakni Arifin Panigoro dan George Toisutta maju pada pemilihan ketua umum.

Kondisi itu rupanya memancing perhatian Menpora, Andi Mallarangeng, pihak yang sejak awal memang kerap menunjukkan sikap kurang bershabat dengan PSSI, Menpora memberikan peringatan keras soal mekanisme pemilihan calon ketua. Buntutnya, kurang baik. Andi kini dituding berusaha melakukan intervensi.

Masalah bertambah pelik ketika berita tersebut sampai ke FIFA. Sebagai organisasi yang bermuara ke badan pimpinan Sepp Blatter, kini keanggotaan PSSI terancam dibekukan. Sesuai aturan FIFA, setiap Federasi Sepakbola suatu negara akan disuspend keanggotaanya jika terbukti mendapat intervensi dari pihak ketiga, termasuk pemerintah seperti yang terjadi di Irak dan Nigeria.

Masyarakat awam tentu banyak yang tidak paham mengenai situasi itu. Karenanya, muncul kebingungan di publik tentang kemana sebenarnya PSSI harusnya bermuara.

Sebagai organisasi olahraga yang ada di Indonesia, PSSI sejatinya menjadi milik masyarakat Indonesia. Sementara pemerintah memiliki wewenang kontrol, apalagi selama ini mereka telah memberikan dana yang tidak sedikit agar PSSI bisa memutar roda kegiatannya. Tapi, alur itu seolah berbelok ketika dikaitkan dengan FIFA. Lepas dari mengerti atau tidak pangkal persoalan di tubuh PSSI, FIFA melalui statuta atau undang-undangnya secara tidak langsung terkesan seperti memberikan perlindungan kepada status quo. Ancaman pembekuan keanggotaan oleh FIFA jadi tameng kokoh agar tidak ada satupun pihak yang berani menyentuh PSSI.

Mungkin tidak salah melarang pemerintah ikut campur dalam urusan internal PSSI, Tapi, jika suara masyarakat sudah tidak didengar itulah kesalahan paling mutlak karena sejatinya PSSI adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan pengurus, pemerintah apalagi FIFA. (msy)